Kepala BSK Kemenkumham Buka Rapat Pleno Penilaian IRH 2024 Dengan Evaluasi Dan Arahan Strategis

Jakarta, 7 Oktober 2024 – Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi membuka Rapat Pleno Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan Evaluasi IRH bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) tahun 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari roadmap Reformasi Birokrasi 2020–2024 yang mengedepankan prinsip kolaboratif dan akuntabel antar leading institution.

Dalam sambutannya, Kepala BSK menyampaikan bahwa pada tahun 2024 partisipasi IRH dari K/L dan Pemda mengalami peningkatan dengan 91,57% instansi berpartisipasi. Sebanyak 62,48% di antaranya memperoleh nilai kategori Baik hingga Istimewa, menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah daerah dan instansi pusat dalam menjalankan reformasi hukum.

Namun, masih terdapat sejumlah kendala, seperti perbedaan persepsi antara K/L, Pemda, dan TPN (Tim Penilai Nasional) yang menyebabkan banyaknya sanggahan, terutama pada variabel evaluasi III dan IV. Kepala BSK menginstruksikan TPN untuk melakukan verifikasi ulang atas data dukung serta menyusun berita acara sebagai bentuk akuntabilitas.

Menutup arahannya, Kepala BSK menyatakan bahwa mulai 2025, penilaian IRH akan diintegrasikan dalam Indeks Pembangunan Hukum (IPH), sejalan dengan arahan strategis dari Bappenas. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola hukum yang lebih responsif dan terpadu di tingkat nasional.